Peran Media Sosial Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Indonesia
Main Article Content
Abstract
Artikel ini mencerminkan fokus kajian terhadap dinamika hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi politik, khususnya melalui kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi langsung antara anggota DPR RI dan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seringkali dipengaruhi oleh kurangnya transparansi, minimnya komunikasi publik, serta maraknya informasi negatif yang beredar di ruang digital. Pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI menjadi sangat penting sebagai sarana membangun citra positif, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja kepada publik. Melalui media sosial, anggota DPR RI dapat menyampaikan kegiatan legislasi, fungsi pengawasan, dan aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkan secara cepat dan terbuka. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan kritik, saran, dan masukan secara langsung. Interaksi ini berpotensi memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Kajian mengenai peran media sosial bagi anggota DPR RI menjadi relevan untuk memahami sejauh mana media digital mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia serta memperkuat praktik demokrasi yang partisipatif dan transparan.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
References
Effendy, O. U. (2003). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
McQuail, D. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory. London: Sage Publications.
Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Castells, M. (2013). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Cambridge: Polity Press.
Nugroho, Y., Sari, E. A., & Putri, D. A. (2013). Media Sosial dan Partisipasi Publik. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Laporan Tahunan Literasi Digital Indonesia. Jakarta: Kominfo.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Indonesia Digital Report. Lipset, S. M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. New York: Doubleday.
Coleman, S. & Blumler, J. G. (2009). The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice, and Policy. Cambridge University Press.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
Lilleker, D. G., Jackson, N., & Veneti, A. (2019). Political Communication in the Online World. Routledge.
Tapsell, R. (2017). Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution. Lanham: Rowman & Littlefield.
Jungherr, A. (2015). Analyzing Political Communication with Digital Trace Data. Springer.
Salman, A., & Hasim, M. S. (2011). “New Media and Democracy: The Changing Political Landscape in Malaysia.” Journal of Politics and Law, 4(2), 103– 110.
Alamsyah, A. (2020). “Peran Media Sosial dalam Komunikasi Politik Legislator. Jurnal Komunikasi Politik Indonesia, 5(1), 45–56.
Prihandini, P. (2021). “Media Sosial sebagai Ruang Aspirasi Publik.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25(2), 118–129.
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
Arifin, A. (2015). Komunikasi Politik dan Demokrasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Deloitte Indonesia. (2022). Digital Consumer Trends in Indonesia. Deloitte Southeast Asia.
LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). (2021). Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Politik. Pusat Penelitian Politik LIPI.