Implementation of Diversion in Juvenile Cases at the Investigation Stage: Perspectives of Restorative Justice and Islamic Criminal Law at the Padangsidimpuan Resort Police
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Diversion is a key mechanism in Indonesia's juvenile criminal justice system that promotes restorative justice in resolving cases involving children in conflict with the law. This study examines the implementation of diversion at the investigation stage at the Padangsidimpuan Resort Police, focusing on its procedures, supporting and inhibiting factors, and its relevance to Islamic criminal law. Using a qualitative field research approach, primary data were collected through in-depth interviews with two investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) and the Head of Administrative Affairs of the Criminal Investigation Unit. Secondary data were obtained from legislation, books, and scholarly articles. The findings indicate that diversion has generally been implemented in accordance with Law Number 11 of 2012 through deliberation involving investigators, children, victims, parents, and Community Counselors. However, administrative procedures and post-diversion monitoring remain suboptimal. Key obstacles include victims' reluctance to reconcile, limited public understanding, and insufficient family support. From an Islamic criminal law perspective, diversion aligns with sulh, ta'dib, and maqasid al-shari'ah.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
How to Cite
References
Asy-Syatibi. (n.d.). Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah (Jilid II). Mustafa Muhammad.
Auda, J. (2007). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought.
Badri, M. (2021). Sulh dalam hukum pidana Islam: Kajian filosofis dan praktis terhadap konsep perdamaian. Jurnal Al-Qanun, 24(1), 33–48. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.33-48
Denadin, S. A., Najemi, A., & Arfa, N. (2021). Pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 29–45. https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714
Diversi penyidik dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice. (2023). Journal Juridisch, 4(2), 9.
Djamil, M. N. (2013). Anak bukan untuk dihukum. Sinar Grafika.
Faiz, M. (2020). Konsep sulh dalam hukum pidana Islam dan relevansinya terhadap restorative justice. Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, 2(1), 45–58. https://doi.org/10.24239/jhim.v2i1.1234
Gultom, M. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. PT Refika Aditama.
Hambali. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), 77.
Harahap. (2022). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 7(2).
Hasiah. (2020). Mengintip keberadaan anak dalam Al-Qur'an. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 6(1).
Islamy, A., & Harahap, A. A. (2021). Paradigma maqasid shariah kontemporer tentang sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 7(1), 123–141.
Jayanti, M. D. (2017). Diversi terhadap residivis anak. Rechtidee Jurnal Hukum, 12(2), 245.
Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). (1990). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.
Lubis, I. H., & Siregar, R. W. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak korban toxic parenting dalam perspektif hukum Islam. Jurnal El-Thawalib, 3(6).
Ma'arif, A., & Yani, A. (2022). Sulh sebagai alternatif penyelesaian sengketa pidana dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Islam Nusantara, 4(1), 58–72. https://doi.org/10.25042/jhin.v4i1.1005
Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. PT Refika Aditama.
Nurhaliza, R., et al. (2020). Pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan anak. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 1(1), 12.
Pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resort Mempawah. (2018). Jurnal Fatwa Hukum. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (2014).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. (2015).
Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). Sistem peradilan pidana anak. Pustaka Yustisia.
Pratiwi, A., Harahap, D. R. E., Rambe, R. R., & Anisa, D. (2026). Ll Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Juga Mengalami Luka Berat: Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengalami Luka Berat. Jurnal Sostekmas: Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, 3(2), 79-85.
Prodjodikoro, W. (2011). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. PT Refika Aditama.
Purnama, P. C., & Krisnan, J. (2016). Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Varia Justicia, 12(1), 45.
Ramzy, A. (2012). Perdamaian dalam hukum pidana Islam dan penerapan restorative justice dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia [Tesis, Universitas Indonesia]. Perpustakaan Universitas Indonesia.
Ratomi, A. (2013). Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Jurnal Arena Hukum, 6(3), 401.
Rochaeti, N. (2015). Implementasi keadilan restoratif dan pluralisme hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(2), 178.
Sinaga, D. (2017). Penegakan hukum dengan pendekatan diversi. Nusa Media.
Siregar, R. W., & Lubis, I. H. (2022). Penerapan teori diversi terhadap kasus anak ditinjau dari hukum pidana Islam. Jurnal El-Thawalib, 3(6).
Sosiawan, U. M. (2016). Perspektif restorative justice sebagai wujud perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(4), 391.
Suriani. (2018). Tata cara pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di kepolisian. Jurnal Pionir, 4(1), 33.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polres Padangsidimpuan. (2024). Data jumlah perkara anak yang berhasil dan gagal diupayakan diversi tahun 2022–2024 [Dokumen internal].
Waluyo, B. (2002). Penelitian hukum dalam praktek. Sinar Grafika.