Rekonseptualisasi Hak Korban dalam Mekanisme Keadilan Restoratif Pasca Pembaruan Hukum Pidana Nasional
Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperkuat orientasi pemulihan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Namun, praktik keadilan restoratif yang berkembang melalui regulasi sektoral masih berisiko menempatkan korban hanya sebagai pemenuh syarat administratif perdamaian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan pengaturan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif dan merumuskan model rekonseptualisasi yang berorientasi pada pemulihan korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem utama terletak pada fragmentasi regulasi, lemahnya daya eksekutorial restitusi, belum terstandarnya verifikasi persetujuan korban, serta risiko relasi kuasa dalam mediasi penal. Rekonseptualisasi yang ditawarkan meliputi penguatan restitusi sebagai kewajiban yang dapat dieksekusi, pelibatan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban dalam asesmen kerentanan, mekanisme konfirmasi persetujuan korban yang bebas dari paksaan, serta pengawasan pasca-kesepakatan. Keadilan restoratif harus dipahami bukan sebagai jalan pintas penghentian perkara, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang menempatkan korban sebagai subjek utama keadilan pidana.
Copyright (c) 2026 Anjelius Bu'ulolo, Juan Ferius Situmeang, Ahmad Firdaus, Muhammad Dani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Di-Waarmerking oleh Notaris dalam Perspektif Kepastian Hukum
Akta di bawah tangan merupakan salah satu alat bukti tertulis yang banyak digunakan dalam berbagai hubungan hukum keperdataan di Indonesia karena proses pembuatannya relatif sederhana, cepat, dan ekonomis. Dalam praktiknya, para pihak sering melakukan pendaftaran akta di bawah tangan kepada notaris melalui mekanisme waarmerking untuk memperoleh kepastian hukum terhadap dokumen yang dibuat. Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah di-waarmerking. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa waarmerking dapat meningkatkan status akta di bawah tangan menjadi setara dengan akta autentik, padahal secara normatif kewenangan notaris dalam waarmerking hanya sebatas pencatatan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris, mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perdata, serta menganalisis upaya penguatan kepastian hukum terhadap penggunaan akta tersebut dalam praktik hukum Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waarmerking tidak mengubah status hukum akta di bawah tangan menjadi akta autentik. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di-waarmerking tetap bergantung pada pengakuan para pihak terhadap isi dan tanda tangan dalam dokumen tersebut. Waarmerking memberikan kepastian administratif mengenai keberadaan dan tanggal dokumen yang dapat memperkuat posisi pembuktian para pihak dalam proses peradilan. Penelitian ini menemukan bahwa belum adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai standar pelaksanaan waarmerking berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi praktik kenotariatan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal.
Copyright (c) 2026 Puput Putri Anggraini, Nur Rahman Hakim, Raisa Farisah Fallah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Hukum PPAT atas Kelalaian Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik (Ht-El) dalam Perspektif Kepastian Hukum Bagi Kreditur
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi pelayanan pertanahan di Indonesia melalui penerapan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan. Dalam pelaksanaannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki peran penting sebagai pihak yang berwenang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sekaligus memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan melalui sistem elektronik. Namun, dalam praktik masih ditemukan berbagai bentuk kelalaian PPAT, seperti keterlambatan pengunggahan dokumen, kesalahan pengisian data, ketidaklengkapan berkas, maupun kurangnya verifikasi terhadap dokumen pendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum kelalaian PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan terhadap PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dapat menyebabkan terhambatnya lahir Hak Tanggungan secara sempurna sehingga mengurangi perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. Selain itu, PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan dalam kondisi tertentu pidana sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Maka dari itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme PPAT, serta optimalisasi sistem pengawasan berbasis elektronik guna menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan Hak Tanggungan Elektronik di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Andika Pratama, Dheina Zahridanti, Muhammad Rehan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Kebocoran Data Pribadi oleh Platform Digital
Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana korporasi platform digital dalam kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Persoalan ini penting karena kebocoran data tidak lagi sekadar dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menunjukkan adanya kelalaian sistemik dalam tata kelola korporasi digital. Permasalahan utama terletak pada sulitnya membuktikan unsur kesalahan korporasi ketika kebocoran data terjadi melalui sistem algoritmik, rantai pengolahan data yang kompleks, dan struktur organisasi yang terdesentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi, UU ITE, dan KUHP Baru telah membuka ruang pemidanaan terhadap korporasi, tetapi penerapannya masih menghadapi hambatan dalam pembuktian mens rea, hubungan kausalitas, dan standar kelalaian korporasi. Ketiadaan standar teknis keamanan data yang mengikat menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan menentukan batas antara kegagalan teknis biasa dan kelalaian pidana. Diperlukan rekonstruksi kebijakan pidana melalui penguatan standar keamanan siber, audit kepatuhan, dan pengakuan terhadap konsep kelalaian digital korporasi. Reformulasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan data pribadi yang efektif, serta efek jera bagi platform digital.
Copyright (c) 2026 Ovibrian Sitanggang, Muhamad Nur Agik Prastiyo, Krisna Sandro Hidayat (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Girik Sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah: Kajian Perlindungan Hukum dari PP No 10 Tahun 1961 Hingga PTSL
Pendaftaran tanah merupakan instrumen hukum yang menentukan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Persoalan muncul ketika masyarakat masih menggunakan girik, Letter C, petuk pajak bumi, atau bukti hak lama lain sebagai dasar penguasaan tanah. Secara normatif, girik bukan sertipikat hak atas tanah, melainkan bukti administratif historis yang dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan dalam pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan girik dalam sistem pendaftaran tanah nasional dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang girik sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sampai perkembangan regulasi melalui PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021, dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer terdiri atas UUPA, PP Nomor 10 Tahun 1961, PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan teknis PTSL. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah 2020-2026, buku hukum agraria, dan publikasi resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 10 Tahun 1961 merupakan fondasi awal sistem pendaftaran tanah nasional yang membuka jalur konversi tanah bekas hak adat, termasuk tanah bergirik, menjadi hak atas tanah yang diakui negara. Namun perlindungan hukum yang optimal tidak lahir dari girik itu sendiri, melainkan dari proses pendaftaran, penelitian data fisik dan yuridis, pengumuman, pembukuan hak, dan penerbitan sertipikat. Perkembangan regulasi melalui PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Nomor 18 Tahun 2021 memperkuat arah kebijakan bahwa bukti hak lama wajib didaftarkan dan tidak dapat terus dipertahankan sebagai pengganti sertipikat. Oleh karena itu, girik harus dipahami sebagai alas hak atau alat bukti awal, bukan bukti kepemilikan yang final.
Copyright (c) 2026 Egi Saputra, Fernando Mahulae, Firman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Eskalasi Konflik Agraria di Era Prabowo-Gibran: Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan dan Investasi pada 2024-20255
Selama periode 2024–2025, kekerasan akibat konflik agraria di Indonesia jelas tidak menurun karena percepatan kebijakan pembangunan nasional di tengah berbagai investasi berskala besar dan proyek-proyek strategis di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Konteks seperti ini telah memicu banyak konflik terkait penguasaan lahan, kepemilikan, penggunaan, dan manfaatnya yang beragam yang melibatkan masyarakat, Negara Nasional, dan Korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eskalasi konflik agraria pada era Prabowo-Gibran serta melihat sejauh mana perkembangan dan kebijakan investasi agraria terjadi dalam konflik-konflik agraria tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi dokumen yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, laporan lembaga pemerintah, publikasi organisasi masyarakat sipil, artikel ilmiah, dan berbagai sumber data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan konflik agraria dipengaruhi oleh percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kawasan industri dan proyek strategis nasional, investasi di sektor pertambangan dan perkebunan, serta lemahnya perlindungan hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat. Selain itu, ketidaksinkronan regulasi, tumpang tindih perizinan, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan turut memperbesar potensi sengketa. Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas investasi, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi agraria, harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi perizinan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil dan partisipatif guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Aris Ridwan, Dian Oktaviani Malau, Awi Tonasius Rao (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konstitusionalisasi Hukum Perdata: Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Indonesia
Perlindungan hak konstitusional warga negara tidak hanya diwujudkan melalui instrumen hukum publik, tetapi juga melalui mekanisme hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, peran hukum perdata dalam menjamin hak konstitusional sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai dalam pembangunan sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia serta perannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata memiliki fungsi penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional melalui pengaturan hak milik, kebebasan berkontrak, hukum keluarga, hukum waris, dan perlindungan terhadap kepentingan individu dalam hubungan hukum privat. Penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan harmonisasi antara nilai-nilai konstitusi, prinsip hak asasi manusia, dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Maka, penguatan hukum perdata yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi warga negara.
Copyright (c) 2026 Abdul Rozak, Ahmad Fandi Fadillah, Andreas Tyas Isnuga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Studi Penerapan Syariat Islam di Aceh
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya sistem hukum pluralistik di Indonesia yang mengakui keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dalam kehidupan masyarakat. Aceh menjadi daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan fokus pada Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya melalui lembaga Peradilan Agama dan berbagai peraturan perundang-undangan. Di Aceh, penerapan hukum Islam diwujudkan melalui pembentukan Qanun sebagai dasar pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Penerapan tersebut mencerminkan adanya pengakuan negara terhadap kekhususan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, dan peningkatan pemahaman masyarakat agar penerapan hukum Islam di Aceh dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip hukum nasional Indonesia.
Copyright (c) 2026 Yuvi Andianti, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Child Grooming di Indonesia: Problematika dan Kesenjangan Aturan
Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan penggunaan media sosial dan internet di kalangan anak, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan seksual berbasis siber, salah satunya child grooming. Kejahatan ini dilakukan melalui pendekatan manipulatif dan emosional secara bertahap untuk memperoleh kepercayaan korban dengan tujuan eksploitasi seksual, sehingga menimbulkan dampak psikologis yang serius terhadap anak. Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai child grooming dalam sistem hukum Indonesia serta belum optimalnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, terutama dalam konteks ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai child grooming dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, serta menganalisis pentingnya pertimbangan aspek psikologis korban dalam perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar perlindungan terhadap anak dan kekerasan seksual, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi karakteristik child grooming yang manipulatif dan berbasis digital secara komprehensif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi digital, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya perhatian terhadap aspek psikologis korban dalam proses penanganan perkara. Diperlukan pembaharuan regulasi yang lebih adaptif, penguatan pendekatan perlindungan yang berorientasi pada korban, serta integrasi antara perlindungan hukum dan pemulihan psikologis guna mewujudkan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak korban child grooming.
Copyright (c) 2026 Salwa Septiarahmadani, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Verbal di Lingkungan Pendidikan dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum perlindungan terhadap kekerasan verbal di lingkungan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Materi hukum terdiri dari sumber primer, termasuk undang-undang, dan sumber sekunder seperti literatur hukum dan studi sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan argumen yuridis. Temuan menunjukkan bahwa, secara normatif, kekerasan verbal dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kekerasan psikologis sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 80. Regulasi tersebut masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit mendefinisikan kekerasan verbal, sehingga menimbulkan ambiguitas dan kepastian hukum yang terbatas. Implementasi perlindungan hukum menghadapi tantangan, khususnya dalam aspek pembuktian dan persistensi persepsi sosial yang mentolerir kekerasan verbal sebagai bagian dari praktik disiplin. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada secara formal selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak, penerapannya secara substansial masih belum optimal. Penguatan peraturan hukum dan kerangka kebijakan dengan ketentuan yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak dari kekerasan verbal di lingkungan pendidikan.
Copyright (c) 2026 Sesil Nur Hidayah, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Security Dilemma dalam Hubungan Diplomasi Australia-Israel Pasca Pengesahan RUU Combatting Antisemitism, Hat and Extremism Act 2026
Penelitian ini menganalisis transformasi kebijakan keamanan Pemerintah Australia pasca tragedi teror Bondi Beach pada Desember 2025 dalam merespons ancaman ekstremisme transnasional dan imported conflict. Fokus utama studi ini adalah pengesahan Combatting Antisemitism, Hate and Extremism Act 2026, khususnya pada amandemen hukum imigrasi melalui Schedule 2 yang memberikan wewenang diskresi luas kepada negara untuk menyaring aktor asing berdasarkan pertimbangan ideologis demi melindungi kohesi sosial masyarakat. Mengingat populasi Yahudi Australia yang mencapai estimasi 116.967 jiwa (0,46% dari total populasi), kebijakan ini dimaksudkan sebagai perlindungan domestik namun justru memicu ketegangan internasional yang signifikan. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis security dilemma, penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan imigrasi berbasis keamanan domestik Australia tersebut dipersepsikan sebagai ancaman politik oleh Israel, terutama terkait potensi penolakan visa terhadap menteri kabinet seperti Itamar Ben-Gvir. Ketidaksesuaian persepsi ini memicu spiral ketegangan berupa tindakan balasan (tit-for-tat) diplomatik dan retorika keras dari Benjamin Netanyahu, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan bilateral dan keamanan kolektif antar kedua negara sekutu.
Copyright (c) 2026 Raden Muhammad Naufal Athallah, Muhammad Rafly Sehan, Rahel Riyanto, Aysya Rachsyanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sering mengakibatkan korban jiwa, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi serta penerapan unsur kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan penafsiran hukum melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur kelalaian (culpa) yang memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tidak semua kecelakaan lalu lintas dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan
Copyright (c) 2026 Risma Afriliyani, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pelanggaran Administratif yang Dipidanakan: Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum pelanggaran tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memiliki SIM pada dasarnya merupakan instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap aktivitas masyarakat dalam berlalu lintas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui proses kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari rezim administratif ke rezim pidana. Dari perspektif prinsip ultimum remedium, pemidanaan terhadap pelanggaran tanpa SIM belum sepenuhnya mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir, karena tidak didahului dengan mekanisme sanksi administratif yang memadai. Penggunaan sanksi pidana dapat dipahami sebagai upaya preventif dalam rangka melindungi keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dengan mengedepankan sanksi administratif serta menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Copyright (c) 2026 M Miftah Adyatma, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Batas Kebebasan Berekspresi terhadap Penyerangan Kehormatan dalam Perspektif KUHP
Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mendukung kehidupan demokrasi. Kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebebasan berekspresi serta batasannya terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala terkait kejelasan batas antara kritik yang sah dan penghinaan. Ketentuan mengenai penyerangan kehormatan dalam KUHP Baru belum sepenuhnya memberikan parameter yang tegas, sehingga menimbulkan multitafsir dan potensi ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks media sosial. Selain itu, terdapat kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap ekspresi publik, yang berpotensi menggeser prinsip ultimum remedium. Diperlukan penafsiran hukum yang kontekstual dan proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan publik, tujuan, dan konteks suatu ekspresi, guna menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu.
Copyright (c) 2026 Gaida Naya Harsya, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Influencer dalam Promosi Produk Ilegal di Media Sosial
Perkembangan media sosial mendorong munculnya influencer sebagai aktor penting dalam pemasaran digital, namun promosi produk ilegal menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum influencer, bentuk pertanggungjawaban, serta efektivitas regulasi yang mengatur aktivitas promosi di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedudukan hukum influencer belum diatur secara eksplisit, secara fungsional mereka memiliki tanggung jawab hukum karena perannya dalam memengaruhi keputusan konsumen. Influencer dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif apabila terbukti lalai atau menyampaikan informasi menyesatkan. Namun, terdapat kendala dalam pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal yang menyulitkan penegakan hukum. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur aktivitas influencer. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Hal ini juga relevan dalam konteks perlindungan konsumen dan perkembangan ekonomi digital nasional ke depan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Guntur Syuhada, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Kebocoran Data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko kebocoran data pribadi di era digital, khususnya pada kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tahun 2024 yang berdampak pada terganggunya layanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, mengkaji pertanggungjawaban hukum pemerintah sebagai pengendali data, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, khususnya terkait mekanisme pengawasan, sanksi, dan ganti rugi bagi korban kebocoran data. Kasus PDNS mengindikasikan adanya kelemahan sistem keamanan serta belum optimalnya akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan data pribadi. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan pengaturan yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban negara dalam insiden kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan, kejelasan mekanisme pertanggungjawaban, serta pembentukan sistem pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan data pribadi dan memulihkan kepercayaan publik.
Copyright (c) 2026 Amalia Siti Nurrohmah, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Korban Peredaran Kosmetik Ilegal: Analisis Sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Regulasi BPOM
Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya perdagangan digital melalui platform marketplace, yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kerugian ekonomi konsumen. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan serta belum jelasnya pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengkaji tantangan perlindungan dalam konteks perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur perlindungan melalui hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi, baik secara preventif maupun represif. Namun demikian, terdapat kesenjangan implementasi yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab penyelenggara marketplace. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, khususnya dalam memperjelas tanggung jawab platform digital guna meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.
Copyright (c) 2026 Tanisha Jahida, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Rangkap Jabatan Anggota DPRD: Implikasi Hukum, Etika, dan Kinerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum, etika, dan kinerja dari rangkap jabatan dalam DPRD. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan dilengkapi dengan studi kasus dari beberapa daerah yang dilaporkan oleh media dan pemantauan masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa rangkap jabatan melemahkan integritas lembaga legislatif daerah, mengurangi efektivitas pengawasan terhadap cabang eksekutif, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari perspektif etika, praktik ini mengurangi kepercayaan publik terhadap DPRD dan semakin merusak reputasi partai politik yang mendukung anggota tersebut. Dari perspektif kinerja, anggota DPRD yang merangkap jabatan seringkali tidak mampu menjalankan tugas representatif dan legislatifnya secara optimal karena perhatian yang terbagi dan prioritas yang saling bertentangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti kelemahan mekanisme penegakan oleh Badan Kehormatan DPRD dan kurangnya pengawasan eksternal yang efektif sebagai faktor utama yang memungkinkan berlanjutnya praktik rangkap jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas dan independensi Badan Kehormatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar dalam memantau dan melaporkan praktik tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme checks and balances, menegakkan tata kelola yang beretika, dan menjaga peran DPRD sebagai pilar demokrasi daerah.
Copyright (c) 2026 Santi, Rendi Adi Pratama, Risna Ali Hamdani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Unsur-Unsur Hukum Pidana dalam Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pegawai Bank BUMN di Kabupaten Cirebon
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi tindak pidana asal (predicate crime) bagi terjadinya TPPU. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta unsur TPPU yang ditandai dengan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan hukum khusus dalam pemberantasan korupsi dan TPPU dapat diterapkan secara kumulatif. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan.
Copyright (c) 2026 Desna Rahmatika (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Responsibilitas dalam Pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di BPKD Kota Langsa masih menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya proses penyelesaian, penggunaan sistem administrasi yang masih manual, serta alur birokrasi yang berlapis, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan dan menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun untuk lebih aktif menyesuaikan diri dengan mekanisme yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan publik yang diharapkan dengan praktik pelayanan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas aparatur dalam pelayanan SKPP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas aparatur telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun masih bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan prosedural daripada pada kemudahan, efisiensi, dan kepuasan pemohon, sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan penguatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Copyright (c) 2026 Safira Maulia, Dahlan A. Rahman, Muhammad bin Abubakar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Meme sebagai Instrumen Opini di Media Sosial dalam Membentuk Persepsi dan Respons Publik terhadap Kasus Korupsi di Indonesia
Era digital telah mengubah media sosial menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu politik, sosial, dan hukum, termasuk korupsi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tingginya tingkat korupsi tidak hanya disebabkan lemahnya regulasi, tetapi juga adanya kesenjangan antara law in book dan law in action sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound, yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis tidak selalu sejalan dengan praktik penegakannya. Lambannya respons aparat penegak hukum seringkali mendorong masyarakat untuk memviralkan kasus guna memperoleh perhatian publik (no viral no justice). Namun, tidak semua orang merasa percaya diri untuk membahas isu hukum karena sifat hukum yang kompleks, formal, dan sulit dipahami. Dalam konteks ini, meme hadir sebagai media digital yang sederhana, kreatif, dan mudah diakses untuk menerjemahkan kompleksitas isu korupsi. Meme tidak hanya berfungsi sebagai humor, tetapi juga sebagai wacana sosio-legal yang membentuk opini publik, menjadi alat kritik sosial, serta sarana kontrol sosial terhadap kasus korupsi. Dengan visual yang sederhana dan mudah dikenali, meme mampu memicu respons emosional masyarakat, menciptakan solidaritas, dan membangun persepsi terhadap supremasi hukum. Selain itu, meme sering menjadi narasi tandingan yang menyoroti ketidakadilan hukum dan memperkuat diskursus publik mengenai integritas penegakan hukum. Artikel ini menganalisis bagaimana meme berperan sebagai instrumen budaya digital yang tidak sekadar menghibur, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif, emosi publik, dan kontrol sosial dalam isu korupsi di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Laila Himmatul Fajriyah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Krisis Rasionalitas Desain Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi
Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan dalam desain kelembagaan negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and balances. Namun, dalam perkembangannya, desain kelembagaan negara pasca-reformasi justru menunjukkan gejala krisis rasionalitas, yang tercermin dari proliferasi lembaga negara, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kejelasan relasi fungsional antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-reformasi lebih didorong oleh respons politik jangka pendek dibandingkan perencanaan konstitusional yang rasional dan sistemik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kekuasaan, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik guna menjamin efektivitas pemerintahan demokratis.
Copyright (c) 2026 Arya waraga, Hamdan Nango, Rahmatullah Nurdin, Nurwita Ismail (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada relasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip checks and balances secara normatif melalui redistribusi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, khususnya dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip checks and balances di Indonesia tidak hanya memerlukan penyempurnaan desain normatif konstitusi, tetapi juga konsistensi penegakan konstitusi dan penguatan budaya konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.
Copyright (c) 2026 Lia Mastaria, Roslan Ishak, Mahmud Ahmad, Nurwita Ismail (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana PKH di Wilayah Kabupaten Blitar: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH). merupakan kebijakan bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui pemberian bantuan bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan pengelolaan, lemahnya pengawasaan, dan indikasi pemyimpangan dalam distribusi bantuan. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak penerima manfaat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan PKH, faktor penyebab terjadinya penyimpangan, serta dampaknya terhadap penerima. Penlitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 12 kepala keluarga tidak menerima bantuan sembako selama lebih dari satu tahun, terdapat sembilan kali penyaluran yang tidak terealisasikan, serta empat kasus hilang hangus. Temuan ini menunjukan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pengawasaan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PKH. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola program melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, digitalisasi sistem penyaluran, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan guna mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan
Copyright (c) 2026 Okta Oliviani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Refleksi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen arsip kasus perceraian. Partisipan penelitian mencakup pasangan yang mengajukan permohonan perceraian, hakim, mediator, dan staf pengadilan yang ikut serta dalam proses perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perceraian meliputi konflik rumah tangga yang berkepanjangan, masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, serta pengaruh media sosial. Selain itu, ditemukan juga bahwa minimalnya dukungan dalam konseling pranikah dan batasan akses terhadap layanan mediasi berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Temuan ini memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas fenomena perceraian di Tanjung Karang dan menyarankan pentingnya perbaikan dalam layanan mediasi dan pendidikan pernikahan untuk menekan angka perceraian di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Syeh Sarip Hadaiyatullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal
Penelitian ini mengkaji permasalahan legalitas pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Masalah utama difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan secara masif melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang dianggap mengancam esensi kedaulatan rakyat. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi teknis dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penunjukan memiliki dasar hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik tersebut secara nyata mendegradasi otonomi daerah dan partisipasi politik warga. Temuan mengungkapkan adanya risiko sentralisme kekuasaan dan pelanggaran netralitas birokrasi akibat ketiadaan mandat langsung dari rakyat. Kesimpulannya, rekonstruksi regulasi melalui model rekrutmen yang partisipatif dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan transisi. Penelitian ini merekomendasikan pelibatan dewan perwakilan rakyat daerah dan mekanisme uji publik sebagai solusi konstitusional dalam masa transisi kepemimpinan nasional agar tetap selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.
Copyright (c) 2026 Faisal Afda'u, Azhar Rashed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Fiqh Jenazah: Kajian Lengkap dan Permasalahan Hukumnya
Penelitian ini didorong oleh munculnya berbagai permasalahan dalam fiqh jenazah (hukum jenazah) yang berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi di kalangan komunitas Muslim. Dalam praktiknya, penerapan fiqih jenazah sebagai fardhu kifayah seringkali menghadapi perbedaan pemahaman dan permasalahan hukum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep fiqh jenazah dan masalah hukumnya berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, serta relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. termasuk: Proses mandi dan pembalutan jenazah.Prosedur pelaksanaan shalat jenazah.Prosedur pemakaman sesuai dengan petunjuk Islam.Dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini menggabungkan sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan literatur fiqh klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer.Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa penerapan fiqh jenazah di era modern memerlukan penyesuaian hukum yang cermat, terutama saat berhadapan dengan fasilitas medis modern atau situasi darurat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan titik temu antara ketentuan syariah dan realitas di lapangan. Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan pedoman operasional yang jelas, pendidikan publik yang lebih luas, dan penguatan lembaga-lembaga terkait agar proses persiapan jenazah tetap terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
Copyright (c) 2026 Nadzwa Mandaleksa Putri, Dea Rita Sari, Dwi Putri Cahyawati, Andriyani, Irna Hasanah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keungan Negara
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, dan kerugian negara, sehingga diperlukan peran lembaga pengawasan yang independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menjamin akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran strategis BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta melalui pemberian opini, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi keuangan negara, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.
Copyright (c) 2026 Ulfa Ramadani, Rifda, Nabila Aureliah, Nurhidayat Tahir, Nengsi Asrita, Andi Santri Syamsuri, S.H.,M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fokus pada peran, kewenangan, dan tantangan implementasinya pasca-Amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, historis, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merdeka, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai puncak peradilan dan penentu kesatuan hukum nasional. Kewenangan utama MA mencakup pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali (PK), fungsi pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, kewenangan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi regulatif melalui penerbitan PERMA. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan MA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya beban perkara (caseload burden), kompleksitas sistem pengawasan hakim, dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi, serta isu integritas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran dan independensi Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia secara utuh.
Copyright (c) 2026 Wahida, Aulia Pertiwi, Elni Fawziah, Nia Ramadhani, Sri Wulan, Andi Santri Syamsuri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Media Dan Politik Media: Pengaruh Konsumsi Berita Online terhadap Tingkat Kesadaran Politik Remaja Di Kabupaten Klaten
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi berita online terhadap tingkat kesadaran politik remaja di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden remaja berusia 15–19 tahun yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta inferensial dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi berita online berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran politik remaja. Semakin tinggi intensitas konsumsi berita online, semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap isu politik, pemilu, serta peran warga negara dalam kehidupan demokratis. Media berita online dinilai mampu menjadi sumber informasi politik yang efektif karena menyajikan informasi yang cepat, aktual, dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi berita online yang dilakukan secara intensif dan selektif dapat berperan sebagai sarana edukasi politik bagi remaja serta berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik di tingkat lokal.
Copyright (c) 2026 Keisha Amalia Zachrie, Kartika Natasya Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0