Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dalam Kecelakaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang sering mengakibatkan korban jiwa, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan bermotor. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pengemudi serta penerapan unsur kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan penafsiran hukum melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila terbukti adanya unsur kelalaian (culpa) yang memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Tidak semua kecelakaan lalu lintas dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur kesalahan
Copyright (c) 2026 Risma Afriliyani, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pelanggaran Administratif yang Dipidanakan: Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum pelanggaran tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pelanggaran administratif yang dipidanakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan pendapat para ahli yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban memiliki SIM pada dasarnya merupakan instrumen hukum administrasi negara yang berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap aktivitas masyarakat dalam berlalu lintas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui proses kriminalisasi oleh pembentuk undang-undang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari rezim administratif ke rezim pidana. Dari perspektif prinsip ultimum remedium, pemidanaan terhadap pelanggaran tanpa SIM belum sepenuhnya mencerminkan penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir, karena tidak didahului dengan mekanisme sanksi administratif yang memadai. Penggunaan sanksi pidana dapat dipahami sebagai upaya preventif dalam rangka melindungi keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Diperlukan pendekatan yang lebih proporsional dengan mengedepankan sanksi administratif serta menjadikan hukum pidana sebagai sarana terakhir agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Copyright (c) 2026 M Miftah Adyatma, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Batas Kebebasan Berekspresi terhadap Penyerangan Kehormatan dalam Perspektif KUHP
Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam mendukung kehidupan demokrasi. Kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena dibatasi oleh perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kebebasan berekspresi serta batasannya terhadap penyerangan kehormatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala terkait kejelasan batas antara kritik yang sah dan penghinaan. Ketentuan mengenai penyerangan kehormatan dalam KUHP Baru belum sepenuhnya memberikan parameter yang tegas, sehingga menimbulkan multitafsir dan potensi ketidakpastian hukum, khususnya dalam konteks media sosial. Selain itu, terdapat kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap ekspresi publik, yang berpotensi menggeser prinsip ultimum remedium. Diperlukan penafsiran hukum yang kontekstual dan proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan publik, tujuan, dan konteks suatu ekspresi, guna menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan individu.
Copyright (c) 2026 Gaida Naya Harsya, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanggungjawaban Hukum terhadap Influencer dalam Promosi Produk Ilegal di Media Sosial
Perkembangan media sosial mendorong munculnya influencer sebagai aktor penting dalam pemasaran digital, namun promosi produk ilegal menimbulkan persoalan hukum terkait pertanggungjawaban atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum influencer, bentuk pertanggungjawaban, serta efektivitas regulasi yang mengatur aktivitas promosi di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedudukan hukum influencer belum diatur secara eksplisit, secara fungsional mereka memiliki tanggung jawab hukum karena perannya dalam memengaruhi keputusan konsumen. Influencer dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, dan administratif apabila terbukti lalai atau menyampaikan informasi menyesatkan. Namun, terdapat kendala dalam pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal yang menyulitkan penegakan hukum. Regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur aktivitas influencer. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital masyarakat. Hal ini juga relevan dalam konteks perlindungan konsumen dan perkembangan ekonomi digital nasional ke depan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Guntur Syuhada, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Kebocoran Data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya risiko kebocoran data pribadi di era digital, khususnya pada kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tahun 2024 yang berdampak pada terganggunya layanan publik dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia, mengkaji pertanggungjawaban hukum pemerintah sebagai pengendali data, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, khususnya terkait mekanisme pengawasan, sanksi, dan ganti rugi bagi korban kebocoran data. Kasus PDNS mengindikasikan adanya kelemahan sistem keamanan serta belum optimalnya akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan data pribadi. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan pengaturan yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban negara dalam insiden kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan, kejelasan mekanisme pertanggungjawaban, serta pembentukan sistem pengawasan yang efektif guna menjamin perlindungan data pribadi dan memulihkan kepercayaan publik.
Copyright (c) 2026 Amalia Siti Nurrohmah, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Hukum terhadap Korban Peredaran Kosmetik Ilegal: Analisis Sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Regulasi BPOM
Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya perdagangan digital melalui platform marketplace, yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kerugian ekonomi konsumen. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan serta belum jelasnya pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengkaji tantangan perlindungan dalam konteks perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur perlindungan melalui hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi, baik secara preventif maupun represif. Namun demikian, terdapat kesenjangan implementasi yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab penyelenggara marketplace. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, khususnya dalam memperjelas tanggung jawab platform digital guna meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.
Copyright (c) 2026 Tanisha Jahida, Hilman Nur (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Rangkap Jabatan Anggota DPRD: Implikasi Hukum, Etika, dan Kinerja
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implikasi hukum, etika, dan kinerja dari rangkap jabatan dalam DPRD. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, analisis ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan dan dilengkapi dengan studi kasus dari beberapa daerah yang dilaporkan oleh media dan pemantauan masyarakat sipil. Temuan menunjukkan bahwa rangkap jabatan melemahkan integritas lembaga legislatif daerah, mengurangi efektivitas pengawasan terhadap cabang eksekutif, dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dari perspektif etika, praktik ini mengurangi kepercayaan publik terhadap DPRD dan semakin merusak reputasi partai politik yang mendukung anggota tersebut. Dari perspektif kinerja, anggota DPRD yang merangkap jabatan seringkali tidak mampu menjalankan tugas representatif dan legislatifnya secara optimal karena perhatian yang terbagi dan prioritas yang saling bertentangan. Selain itu, penelitian ini menyoroti kelemahan mekanisme penegakan oleh Badan Kehormatan DPRD dan kurangnya pengawasan eksternal yang efektif sebagai faktor utama yang memungkinkan berlanjutnya praktik rangkap jabatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas dan independensi Badan Kehormatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar dalam memantau dan melaporkan praktik tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat mekanisme checks and balances, menegakkan tata kelola yang beretika, dan menjaga peran DPRD sebagai pilar demokrasi daerah.
Copyright (c) 2026 Santi, Rendi Adi Pratama, Risna Ali Hamdani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Unsur-Unsur Hukum Pidana dalam Kasus Dugaan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pegawai Bank BUMN di Kabupaten Cirebon
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi tindak pidana asal (predicate crime) bagi terjadinya TPPU. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta unsur TPPU yang ditandai dengan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan hukum khusus dalam pemberantasan korupsi dan TPPU dapat diterapkan secara kumulatif. Dengan demikian, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kedua tindak pidana tersebut secara bersamaan.
Copyright (c) 2026 Desna Rahmatika (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Responsibilitas dalam Pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa
Pelayanan pengurusan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) di BPKD Kota Langsa masih menghadapi berbagai kendala, seperti lamanya proses penyelesaian, penggunaan sistem administrasi yang masih manual, serta alur birokrasi yang berlapis, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kualitas pelayanan dan menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun untuk lebih aktif menyesuaikan diri dengan mekanisme yang ada. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar pelayanan publik yang diharapkan dengan praktik pelayanan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsibilitas aparatur dalam pelayanan SKPP serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsibilitas aparatur telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), namun masih bersifat administratif dan berorientasi pada kepatuhan prosedural daripada pada kemudahan, efisiensi, dan kepuasan pemohon, sehingga diperlukan penyederhanaan prosedur dan penguatan digitalisasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Copyright (c) 2026 Safira Maulia, Dahlan A. Rahman, Muhammad bin Abubakar (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Meme sebagai Instrumen Opini di Media Sosial dalam Membentuk Persepsi dan Respons Publik terhadap Kasus Korupsi di Indonesia
Era digital telah mengubah media sosial menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat untuk berdiskusi mengenai isu politik, sosial, dan hukum, termasuk korupsi yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Tingginya tingkat korupsi tidak hanya disebabkan lemahnya regulasi, tetapi juga adanya kesenjangan antara law in book dan law in action sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound, yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis tidak selalu sejalan dengan praktik penegakannya. Lambannya respons aparat penegak hukum seringkali mendorong masyarakat untuk memviralkan kasus guna memperoleh perhatian publik (no viral no justice). Namun, tidak semua orang merasa percaya diri untuk membahas isu hukum karena sifat hukum yang kompleks, formal, dan sulit dipahami. Dalam konteks ini, meme hadir sebagai media digital yang sederhana, kreatif, dan mudah diakses untuk menerjemahkan kompleksitas isu korupsi. Meme tidak hanya berfungsi sebagai humor, tetapi juga sebagai wacana sosio-legal yang membentuk opini publik, menjadi alat kritik sosial, serta sarana kontrol sosial terhadap kasus korupsi. Dengan visual yang sederhana dan mudah dikenali, meme mampu memicu respons emosional masyarakat, menciptakan solidaritas, dan membangun persepsi terhadap supremasi hukum. Selain itu, meme sering menjadi narasi tandingan yang menyoroti ketidakadilan hukum dan memperkuat diskursus publik mengenai integritas penegakan hukum. Artikel ini menganalisis bagaimana meme berperan sebagai instrumen budaya digital yang tidak sekadar menghibur, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk kesadaran kolektif, emosi publik, dan kontrol sosial dalam isu korupsi di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Laila Himmatul Fajriyah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Krisis Rasionalitas Desain Kelembagaan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi
Reformasi ketatanegaraan di Indonesia telah melahirkan perubahan signifikan dalam desain kelembagaan negara melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, dan mekanisme checks and balances. Namun, dalam perkembangannya, desain kelembagaan negara pasca-reformasi justru menunjukkan gejala krisis rasionalitas, yang tercermin dari proliferasi lembaga negara, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya kejelasan relasi fungsional antar lembaga. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis krisis rasionalitas desain kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi serta mengkaji implikasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan kekuasaan negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembentukan dan penguatan lembaga negara pasca-reformasi lebih didorong oleh respons politik jangka pendek dibandingkan perencanaan konstitusional yang rasional dan sistemik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi kekuasaan, melemahkan akuntabilitas kelembagaan, serta mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang desain kelembagaan negara yang berlandaskan rasionalitas konstitusional, kejelasan fungsi, dan konsistensi sistemik guna menjamin efektivitas pemerintahan demokratis.
Copyright (c) 2026 Arya waraga, Hamdan Nango, Rahmatullah Nurdin, Nurwita Ismail (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada relasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip checks and balances secara normatif melalui redistribusi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, khususnya dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip checks and balances di Indonesia tidak hanya memerlukan penyempurnaan desain normatif konstitusi, tetapi juga konsistensi penegakan konstitusi dan penguatan budaya konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.
Copyright (c) 2026 Lia Mastaria, Roslan Ishak, Mahmud Ahmad, Nurwita Ismail (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana PKH di Wilayah Kabupaten Blitar: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH). merupakan kebijakan bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui pemberian bantuan bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan pengelolaan, lemahnya pengawasaan, dan indikasi pemyimpangan dalam distribusi bantuan. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak penerima manfaat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan PKH, faktor penyebab terjadinya penyimpangan, serta dampaknya terhadap penerima. Penlitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 12 kepala keluarga tidak menerima bantuan sembako selama lebih dari satu tahun, terdapat sembilan kali penyaluran yang tidak terealisasikan, serta empat kasus hilang hangus. Temuan ini menunjukan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pengawasaan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PKH. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola program melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, digitalisasi sistem penyaluran, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan guna mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan
Copyright (c) 2026 Okta Oliviani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Refleksi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen arsip kasus perceraian. Partisipan penelitian mencakup pasangan yang mengajukan permohonan perceraian, hakim, mediator, dan staf pengadilan yang ikut serta dalam proses perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perceraian meliputi konflik rumah tangga yang berkepanjangan, masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, serta pengaruh media sosial. Selain itu, ditemukan juga bahwa minimalnya dukungan dalam konseling pranikah dan batasan akses terhadap layanan mediasi berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Temuan ini memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas fenomena perceraian di Tanjung Karang dan menyarankan pentingnya perbaikan dalam layanan mediasi dan pendidikan pernikahan untuk menekan angka perceraian di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Syeh Sarip Hadaiyatullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal
Penelitian ini mengkaji permasalahan legalitas pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Masalah utama difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan secara masif melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang dianggap mengancam esensi kedaulatan rakyat. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi teknis dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penunjukan memiliki dasar hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik tersebut secara nyata mendegradasi otonomi daerah dan partisipasi politik warga. Temuan mengungkapkan adanya risiko sentralisme kekuasaan dan pelanggaran netralitas birokrasi akibat ketiadaan mandat langsung dari rakyat. Kesimpulannya, rekonstruksi regulasi melalui model rekrutmen yang partisipatif dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan transisi. Penelitian ini merekomendasikan pelibatan dewan perwakilan rakyat daerah dan mekanisme uji publik sebagai solusi konstitusional dalam masa transisi kepemimpinan nasional agar tetap selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.
Copyright (c) 2026 Faisal Afda'u, Azhar Rashed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Fiqh Jenazah: Kajian Lengkap dan Permasalahan Hukumnya
Penelitian ini didorong oleh munculnya berbagai permasalahan dalam fiqh jenazah (hukum jenazah) yang berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi di kalangan komunitas Muslim. Dalam praktiknya, penerapan fiqih jenazah sebagai fardhu kifayah seringkali menghadapi perbedaan pemahaman dan permasalahan hukum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep fiqh jenazah dan masalah hukumnya berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, serta relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. termasuk: Proses mandi dan pembalutan jenazah.Prosedur pelaksanaan shalat jenazah.Prosedur pemakaman sesuai dengan petunjuk Islam.Dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini menggabungkan sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan literatur fiqh klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer.Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa penerapan fiqh jenazah di era modern memerlukan penyesuaian hukum yang cermat, terutama saat berhadapan dengan fasilitas medis modern atau situasi darurat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan titik temu antara ketentuan syariah dan realitas di lapangan. Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan pedoman operasional yang jelas, pendidikan publik yang lebih luas, dan penguatan lembaga-lembaga terkait agar proses persiapan jenazah tetap terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
Copyright (c) 2026 Nadzwa Mandaleksa Putri, Dea Rita Sari, Dwi Putri Cahyawati, Andriyani, Irna Hasanah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keungan Negara
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, dan kerugian negara, sehingga diperlukan peran lembaga pengawasan yang independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menjamin akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran strategis BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta melalui pemberian opini, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi keuangan negara, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.
Copyright (c) 2026 Ulfa Ramadani, Rifda, Nabila Aureliah, Nurhidayat Tahir, Nengsi Asrita, Andi Santri Syamsuri, S.H.,M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fokus pada peran, kewenangan, dan tantangan implementasinya pasca-Amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, historis, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merdeka, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai puncak peradilan dan penentu kesatuan hukum nasional. Kewenangan utama MA mencakup pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali (PK), fungsi pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, kewenangan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi regulatif melalui penerbitan PERMA. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan MA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya beban perkara (caseload burden), kompleksitas sistem pengawasan hakim, dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi, serta isu integritas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran dan independensi Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia secara utuh.
Copyright (c) 2026 Wahida, Aulia Pertiwi, Elni Fawziah, Nia Ramadhani, Sri Wulan, Andi Santri Syamsuri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Media Dan Politik Media: Pengaruh Konsumsi Berita Online terhadap Tingkat Kesadaran Politik Remaja Di Kabupaten Klaten
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi berita online terhadap tingkat kesadaran politik remaja di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden remaja berusia 15–19 tahun yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta inferensial dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi berita online berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran politik remaja. Semakin tinggi intensitas konsumsi berita online, semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap isu politik, pemilu, serta peran warga negara dalam kehidupan demokratis. Media berita online dinilai mampu menjadi sumber informasi politik yang efektif karena menyajikan informasi yang cepat, aktual, dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi berita online yang dilakukan secara intensif dan selektif dapat berperan sebagai sarana edukasi politik bagi remaja serta berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik di tingkat lokal.
Copyright (c) 2026 Keisha Amalia Zachrie, Kartika Natasya Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kedudukan Akad Musyarakah Tidak Tertulis dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Praktik kerja sama usaha berbasis akad musyarakah masih banyak dilakukan dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro dan tradisional. Dalam praktiknya, akad musyarakah kerap dilaksanakan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, dengan berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan setempat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan dan keabsahan akad musyarakah tidak tertulis, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akad musyarakah yang tidak dibuat secara tertulis dengan meninjau kesesuaiannya terhadap rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah, ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui telaah terhadap literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, akad musyarakah tidak tertulis tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun pencatatan tertulis dianjurkan untuk menghindari sengketa. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjanjian lisan pada prinsipnya diakui keabsahannya, namun memiliki kelemahan dari aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan. Temuan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui keberlakuan akad lisan, sekaligus menegaskan relevansi konsep living law dalam praktik kerja sama usaha masyarakat.
Copyright (c) 2026 Tazki Aziz Kurniawan Baeha, Ayu Rahmadani Siregar, Kaniya Amirah Barkah Daulay, Parhan Arroihan Rambe, Nur Sania Dasopang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Media Sosial Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Indonesia
Artikel ini mencerminkan fokus kajian terhadap dinamika hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi politik, khususnya melalui kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi langsung antara anggota DPR RI dan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seringkali dipengaruhi oleh kurangnya transparansi, minimnya komunikasi publik, serta maraknya informasi negatif yang beredar di ruang digital. Pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI menjadi sangat penting sebagai sarana membangun citra positif, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja kepada publik. Melalui media sosial, anggota DPR RI dapat menyampaikan kegiatan legislasi, fungsi pengawasan, dan aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkan secara cepat dan terbuka. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan kritik, saran, dan masukan secara langsung. Interaksi ini berpotensi memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Kajian mengenai peran media sosial bagi anggota DPR RI menjadi relevan untuk memahami sejauh mana media digital mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia serta memperkuat praktik demokrasi yang partisipatif dan transparan.
Copyright (c) 2026 Reza Wardhana Syam, Haslina, Khusnul Khatimah, Nanda Siti Nabila Syarif, Nurul Fatiha, Andi Santri Syamsuri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Anak perempuan merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. kondisi ini menunjukkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru berpotensi menjadi sumber pelanggaran hak asasi anak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta instrumen hukum terkait lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan landasan hukum untuk melindungi anak perempuan korban KDRT, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat. oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadlian bagi anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Copyright (c) 2026 Rahma Pulungan, Hamdani Harahap, Tri Wulandari, Tri Nurazizah, Aminah, Syahrul Pardede, Anita Hayatun Nufus, Leny Aminah, Nurhotia Harahap (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kelalaian dalam Pelayanan Gawat Darurat dan Pertanggungjawaban Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pelayanan gawat darurat merupakan elemen yang sangat menentukan dalam upaya penyelamatan pasien, karena pada ruang inilah keputusan medis harus diambil secara cepat dan tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama tanpa penundaan, terutama melalui Pasal 174, Pasal 275, dan Pasal 438. Ketentuan pidana dalam Pasal 438 memberikan dasar akuntabilitas bagi setiap bentuk penolakan atau kelalaian dalam pelayanan darurat, dengan ancaman hukuman yang meningkat apabila akibat yang ditimbulkan bersifat serius. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembuktian unsur kesalahan, tumpang tindih mekanisme pertanggungjawaban, serta keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan minimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep untuk menelaah bagaimana Pasal 438 diinterpretasikan dan diterapkan. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pidana harus mempertimbangkan realitas praktik medis, termasuk risiko klinis yang wajar dan tekanan situasional dalam kondisi gawat darurat. Keberadaan sanksi pidana perlu diseimbangkan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan rasa takut yang menghambat tindakan cepat ketika keselamatan pasien dipertaruhkan. Penelitian menegaskan pentingnya kejelasan batas kelalaian, penguatan prinsip Good Samaritan, mekanisme penyelesaian kasus bertingkat, serta peningkatan kapasitas sistem gawat darurat untuk memastikan Pasal 438 berfungsi secara adil dan efektif.
Copyright (c) 2026 Aisyah Kurnia Ramadhani, Darania Anisa, Ayesha Noureen, Zakha Sabda Legowo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, mengganggu stabilitas politik, dan melemahkan struktur sosial. Salah satu aspek krusial dalam upaya memberantas korupsi adalah pemulihan aset negara akibat tindak pidana. Hal ini menjadi penting karena tanpa mekanisme yang efektif, para koruptor masih berpotensi menikmati hasil kejahatan mereka meskipun telah divonis bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengadopsi metode Perampasan Aset tanpa Pemidanaan dan pendekatan in rem sebagai sarana strategis dalam upaya memberantas korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis peraturan nasional, peraturan internasional (UNCAC), dan praktik Perampasan Aset tanpa Pemidanaan di negara lain seperti Swiss dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset dengan pendekatan Perampasan Aset tanpa Pemidanaan menawarkan solusi efektif dalam pemulihan aset negara, mengatasi keterbatasan mekanisme konvensional, dan menutup celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan mereka. Secara keseluruhan, pengesahan RUU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum nasional, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, dan memastikan pemulihan aset negara yang optimal.
Copyright (c) 2026 Andi Nabila Azzahra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Aktivisme Sosial dan Politik Generasi Z dalam Perspektif Masyarakat: Antara Kepedulian Substantif dan Fenomena Trend Sosial
Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap aktivisme sosial dan politik yang dilakukan oleh Generasi Z di era digital, dengan fokus pada pertanyaan apakah keterlibatan mereka merupakan bentuk kepedulian nyata atau sekadar mengikuti tren. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan analisis reflektif-kritis, penelitian ini melibatkan 198 responden dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, dan pendidikan melalui kuesioner daring. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (81%) memandang aktivisme Gen Z sebagai kombinasi antara kepedulian tulus dan dorongan mengikuti tren, sementara 40% responden meyakini bahwa aktivisme tersebut dilandasi kepedulian nyata. Tingkat dukungan terhadap keterlibatan Gen Z dalam pengambilan keputusan politik sangat tinggi, dengan 87,9% responden menyatakan mendukung atau sangat mendukung partisipasi mereka. Sebanyak 90,9% responden percaya bahwa Gen Z berpotensi menjadi agen perubahan sosial-politik. Meski mayoritas masyarakat (85,8%) tidak merasa terganggu oleh aktivisme digital Gen Z, masih terdapat kekhawatiran terhadap efektivitas dan kedalaman substansi gerakan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme Gen Z bukanlah fenomena tunggal yang dapat dikategorikan secara kaku, melainkan bagian dari pergeseran paradigma sosial-politik yang kompleks dan dinamis. Gen Z berpotensi menjadi "pengubah" yang membawa nilai-nilai baru ke ruang publik, namun memerlukan dukungan sistem yang memungkinkan mereka bertumbuh secara ideologis, strategis, dan struktural untuk mencapai transformasi sosial yang substantif.
Copyright (c) 2026 Annida Auliya, Afifah, Syifa Rohima, Alya Julviana, Rizqia Aufa Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tradisi Pernikahan Semanda pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Kajian Hukum Adat)
Tradisi pernikahan Semanda merupakan salah satu sistem perkawinan khas masyarakat adat Lampung Saibatin yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Dalam tradisi ini, suami mengikuti garis kekerabatan istri dan menetap di lingkungan keluarga pihak perempuan. Sistem ini mencerminkan struktur sosial masyarakat Saibatin yang bersifat matrilokal serta mengandung makna tanggung jawab, kesetiaan, dan penghormatan terhadap peran perempuan. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi menyebabkan tradisi Semanda mulai mengalami pergeseran makna dan pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna, proses pelaksanaan, serta relevansi tradisi Semanda dalam konteks masyarakat Lampung Saibatin masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai literatur akademik dan kajian budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tradisi Semanda mulai jarang dilakukan, nilai-nilai kekerabatan dan keharmonisan keluarga yang terkandung di dalamnya tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Saibatin.
Copyright (c) 2025 Rayhan Saputra, Zainudin Hasan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Empirik tentang Hukum Tanah Adat di Lampung
Artikel ini membahas perspektif hukum adat tanah dalam masyarakat Lampung melalui hasil wawancara dengan seorang tokoh adat. Hukum adat tanah di Lampung memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat adat. Tanah dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga warisan leluhur yang sarat dengan nilai sosial, budaya, dan spiritual. Wawancara ini mengungkap prinsip-prinsip dasar hukum adat Lampung terkait kepemilikan, pewarisan, penyelesaian sengketa, serta hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Lampung, kepemilikan tanah didasarkan pada garis keturunan dan pengakuan sosial komunitas adat. Tanah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena dianggap memiliki ikatan sakral dengan leluhur dan keturunan. Pewarisan tanah umumnya dilakukan secara turun-temurun dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan antar anggota keluarga. Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh penyimbang (tokoh adat), dengan mengedepankan prinsip harmoni dan perdamaian. Selain itu, masyarakat adat Lampung juga berupaya menyesuaikan praktik hukum adat mereka dengan ketentuan hukum nasional, terutama dalam konteks sertifikasi tanah dan pengakuan hak ulayat, agar nilai-nilai adat tetap lestari namun selaras dengan sistem hukum negara.
Copyright (c) 2025 Farris Lingga Utama, Zainudin Hasan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial dalam Kasus Pemecatan Massal Pekerja PT Danbi Internasional Garut: Analisis Sosiologi Hukum
Penelitian ini membahas kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Danbi Internasional Garut pada awal tahun 2025. Secara normatif, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara hukum tertulis (law in the books) dan praktik nyata (law in action). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan perspektif sosiologi hukum, penelitian ini menelaah disfungsi hukum dalam melindungi hak pekerja serta faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, minimnya komunikasi antara perusahaan dan pekerja, serta ketimpangan modal sosial dan ekonomi antara aktor dalam arena industri menjadi penyebab utama terjadinya ketidakselarasan antara norma hukum dan realitas sosial. Kasus ini menggambarkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan demikian, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta memastikan keadilan sosial bagi pekerja terdampak.
Copyright (c) 2025 Amunizal Amien, Aditya Setiawan, Sri Damayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Fenomena Sosial Main Hakim Sendiri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Tewasnya Pencuri Ayam Akibat Pengeroyokan di Subang)
Fenomena main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan sosial yang muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan perilaku main hakim sendiri dalam perspektif sosiologi hukum melalui studi kasus kematian seorang pencuri ayam di Desa Rancamanggung, Subang, Jawa Barat pada April 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain: (1) lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, (2) ketidakadilan sosial yang berkelanjutan, dan (3) kesenjangan antara norma hukum formal dengan norma sosial lokal. Kasus Subang mencerminkan kondisi anomie, yaitu kehilangan relevansi nilai-nilai norma hukum dalam struktur masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi fenomena ini diperlukan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta penerapan restorative justice yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan komunal tradisional dengan prinsip hak asasi manusia modern.
Copyright (c) 2025 Abdullah Sulthon Assidiq, Azi Supala, Sri Damayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Vigilantisme dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Lansia di Boyolali
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena vigilantisme sebagai respons sosial terhadap lemahnya legitimasi hukum dan ketidakmampuan sistem peradilan formal dalam memberikan rasa keadilan, dengan menganalisis pada kasus kekerasan terhadap lansia di Boyolali. Penelitian ini didasarkan pada metode pendekatan kualitatif berbasis sosiologi hukum. Analisis didasarkan pada teori living law Eugen Ehrlich, teori penandaan (labelling theory) Howard Becker, dan konsep keadilan sosial John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan vigilantisme dipicu karena hukum formal belum menjangkau kebutuhan moral masyarakat, sementara struktur sosial yang hierarkis dan pelabelan negatif terhadap kelompok rentan memperkuat ketimpangan keadilan. Fenomena ini menunjukkan krisis legitimasi hukum dan tidak ada keadilan substansial bagi kelompok rentan. Penelitian ini menekankan peran pendidikan publik dan media dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong reformasi sosial yang humanis. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum dan mewujudkan keadilan yang substantif, negara, media, dan masyarakat harus bekerja sama.
Copyright (c) 2025 Aqna Aqila Fauzia Fahriri, Aurelia Putri Ramadhina, Sri Damayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0