Implementasi Prinsip Checks and Balances melalui Penguatan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menitikberatkan pada relasi kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah memperkuat prinsip checks and balances secara normatif melalui redistribusi kewenangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial, khususnya dengan pembatasan kekuasaan presiden serta penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, efektivitas prinsip tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala, antara lain ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan Dewan Perwakilan Daerah serta kecenderungan politisasi fungsi pengawasan DPR. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan melalui fungsi pengujian undang-undang dan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip checks and balances di Indonesia tidak hanya memerlukan penyempurnaan desain normatif konstitusi, tetapi juga konsistensi penegakan konstitusi dan penguatan budaya konstitusional dalam praktik ketatanegaraan.
Copyright (c) 2026 Lia Mastaria, Roslan Ishak, Mahmud Ahmad, Nurwita Ismail (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ketidaktransparanan Pengelolaan Dana PKH di Wilayah Kabupaten Blitar: Tantangan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH). merupakan kebijakan bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera melalui pemberian bantuan bersyarat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaktransparanan pengelolaan, lemahnya pengawasaan, dan indikasi pemyimpangan dalam distribusi bantuan. Permasalahan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak penerima manfaat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan PKH, faktor penyebab terjadinya penyimpangan, serta dampaknya terhadap penerima. Penlitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 12 kepala keluarga tidak menerima bantuan sembako selama lebih dari satu tahun, terdapat sembilan kali penyaluran yang tidak terealisasikan, serta empat kasus hilang hangus. Temuan ini menunjukan bahwa lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan fungsi pengawasaan menjadi faktor utama terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PKH. Penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola program melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi, digitalisasi sistem penyaluran, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan guna mewujudkan distribusi bantuan sosial yang adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan
Copyright (c) 2026 Okta Oliviani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Refleksi Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2024
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2024 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen arsip kasus perceraian. Partisipan penelitian mencakup pasangan yang mengajukan permohonan perceraian, hakim, mediator, dan staf pengadilan yang ikut serta dalam proses perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab utama perceraian meliputi konflik rumah tangga yang berkepanjangan, masalah ekonomi, ketidakcocokan karakter, serta pengaruh media sosial. Selain itu, ditemukan juga bahwa minimalnya dukungan dalam konseling pranikah dan batasan akses terhadap layanan mediasi berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Temuan ini memberikan gambaran mendalam tentang kompleksitas fenomena perceraian di Tanjung Karang dan menyarankan pentingnya perbaikan dalam layanan mediasi dan pendidikan pernikahan untuk menekan angka perceraian di masa mendatang.
Copyright (c) 2025 Syeh Sarip Hadaiyatullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Legalitas Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah tanpa Pemilihan Langsung sebagai Ancaman terhadap Esensi Demokrasi Lokal
Penelitian ini mengkaji permasalahan legalitas pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi lokal. Masalah utama difokuskan pada pengisian kekosongan jabatan secara masif melalui mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang dianggap mengancam esensi kedaulatan rakyat. Pendekatan penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi teknis dengan prinsip-prinsip konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penunjukan memiliki dasar hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, praktik tersebut secara nyata mendegradasi otonomi daerah dan partisipasi politik warga. Temuan mengungkapkan adanya risiko sentralisme kekuasaan dan pelanggaran netralitas birokrasi akibat ketiadaan mandat langsung dari rakyat. Kesimpulannya, rekonstruksi regulasi melalui model rekrutmen yang partisipatif dan transparan diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan transisi. Penelitian ini merekomendasikan pelibatan dewan perwakilan rakyat daerah dan mekanisme uji publik sebagai solusi konstitusional dalam masa transisi kepemimpinan nasional agar tetap selaras dengan semangat negara hukum yang demokratis.
Copyright (c) 2026 Faisal Afda'u, Azhar Rashed (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Fiqh Jenazah: Kajian Lengkap dan Permasalahan Hukumnya
Penelitian ini didorong oleh munculnya berbagai permasalahan dalam fiqh jenazah (hukum jenazah) yang berkembang sejalan dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi di kalangan komunitas Muslim. Dalam praktiknya, penerapan fiqih jenazah sebagai fardhu kifayah seringkali menghadapi perbedaan pemahaman dan permasalahan hukum yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep fiqh jenazah dan masalah hukumnya berdasarkan perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama, serta relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer. termasuk: Proses mandi dan pembalutan jenazah.Prosedur pelaksanaan shalat jenazah.Prosedur pemakaman sesuai dengan petunjuk Islam.Dengan metode tinjauan literatur, penelitian ini menggabungkan sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan literatur fiqh klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer.Hasil Penelitian: Ditemukan bahwa penerapan fiqh jenazah di era modern memerlukan penyesuaian hukum yang cermat, terutama saat berhadapan dengan fasilitas medis modern atau situasi darurat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama dasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan titik temu antara ketentuan syariah dan realitas di lapangan. Hal ini dapat dicapai melalui pembuatan pedoman operasional yang jelas, pendidikan publik yang lebih luas, dan penguatan lembaga-lembaga terkait agar proses persiapan jenazah tetap terhormat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
Copyright (c) 2026 Nadzwa Mandaleksa Putri, Dea Rita Sari, Dwi Putri Cahyawati, Andriyani, Irna Hasanah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelola Keungan Negara
Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan, dan kerugian negara, sehingga diperlukan peran lembaga pengawasan yang independen. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna menjamin akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, kewenangan, serta peran strategis BPK dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemeriksaan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, laporan hasil pemeriksaan BPK, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK berperan signifikan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, serta melalui pemberian opini, rekomendasi perbaikan, dan pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitas peran BPK masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kompleksitas transaksi keuangan negara, dan optimalisasi tindak lanjut rekomendasi.
Copyright (c) 2026 Ulfa Ramadani, Rifda, Nabila Aureliah, Nurhidayat Tahir, Nengsi Asrita, Andi Santri Syamsuri, S.H.,M.H. (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Yuridis Kedudukan Konstutusional Mahkamah Agung dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis kedudukan konstitusional Mahkamah Agung (MA) dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, dengan fokus pada peran, kewenangan, dan tantangan implementasinya pasca-Amandemen UUD 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, historis, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi yang merdeka, sebagaimana ditegaskan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang berfungsi sebagai puncak peradilan dan penentu kesatuan hukum nasional. Kewenangan utama MA mencakup pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali (PK), fungsi pengawasan terhadap empat lingkungan peradilan di bawahnya, kewenangan judicial review atas peraturan di bawah undang-undang, serta fungsi regulatif melalui penerbitan PERMA. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan MA menghadapi sejumlah tantangan, termasuk tingginya beban perkara (caseload burden), kompleksitas sistem pengawasan hakim, dualisme kewenangan pengujian peraturan dengan Mahkamah Konstitusi, serta isu integritas. Temuan penelitian menegaskan bahwa penguatan peran dan independensi Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi penegakan hukum dan mewujudkan asas negara hukum di Indonesia secara utuh.
Copyright (c) 2026 Wahida, Aulia Pertiwi, Elni Fawziah, Nia Ramadhani, Sri Wulan, Andi Santri Syamsuri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Media Dan Politik Media: Pengaruh Konsumsi Berita Online terhadap Tingkat Kesadaran Politik Remaja Di Kabupaten Klaten
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi berita online terhadap tingkat kesadaran politik remaja di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden remaja berusia 15–19 tahun yang dipilih menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta inferensial dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumsi berita online berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesadaran politik remaja. Semakin tinggi intensitas konsumsi berita online, semakin tinggi pula pengetahuan dan pemahaman remaja terhadap isu politik, pemilu, serta peran warga negara dalam kehidupan demokratis. Media berita online dinilai mampu menjadi sumber informasi politik yang efektif karena menyajikan informasi yang cepat, aktual, dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumsi berita online yang dilakukan secara intensif dan selektif dapat berperan sebagai sarana edukasi politik bagi remaja serta berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik di tingkat lokal.
Copyright (c) 2026 Keisha Amalia Zachrie, Kartika Natasya Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kedudukan Akad Musyarakah Tidak Tertulis dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Praktik kerja sama usaha berbasis akad musyarakah masih banyak dilakukan dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada sektor usaha mikro dan tradisional. Dalam praktiknya, akad musyarakah kerap dilaksanakan secara lisan tanpa dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, dengan berlandaskan kepercayaan dan kebiasaan setempat. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kedudukan dan keabsahan akad musyarakah tidak tertulis, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akad musyarakah yang tidak dibuat secara tertulis dengan meninjau kesesuaiannya terhadap rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah, ketentuan perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta kekuatan pembuktiannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan konseptual, melalui telaah terhadap literatur fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, akad musyarakah tidak tertulis tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, meskipun pencatatan tertulis dianjurkan untuk menghindari sengketa. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perjanjian lisan pada prinsipnya diakui keabsahannya, namun memiliki kelemahan dari aspek pembuktian apabila terjadi perselisihan. Temuan ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengakui keberlakuan akad lisan, sekaligus menegaskan relevansi konsep living law dalam praktik kerja sama usaha masyarakat.
Copyright (c) 2026 Tazki Aziz Kurniawan Baeha, Ayu Rahmadani Siregar, Kaniya Amirah Barkah Daulay, Parhan Arroihan Rambe, Nur Sania Dasopang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Media Sosial Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Indonesia
Artikel ini mencerminkan fokus kajian terhadap dinamika hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi politik, khususnya melalui kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), Facebook, dan YouTube. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga menjadi ruang interaksi langsung antara anggota DPR RI dan masyarakat. Dalam konteks demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan. Namun, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif seringkali dipengaruhi oleh kurangnya transparansi, minimnya komunikasi publik, serta maraknya informasi negatif yang beredar di ruang digital. Pemanfaatan media sosial oleh anggota DPR RI menjadi sangat penting sebagai sarana membangun citra positif, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja kepada publik. Melalui media sosial, anggota DPR RI dapat menyampaikan kegiatan legislasi, fungsi pengawasan, dan aspirasi masyarakat yang sedang diperjuangkan secara cepat dan terbuka. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan kritik, saran, dan masukan secara langsung. Interaksi ini berpotensi memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan antara wakil rakyat dan konstituennya. Kajian mengenai peran media sosial bagi anggota DPR RI menjadi relevan untuk memahami sejauh mana media digital mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia serta memperkuat praktik demokrasi yang partisipatif dan transparan.
Copyright (c) 2026 Reza Wardhana Syam, Haslina, Khusnul Khatimah, Nanda Siti Nabila Syarif, Nurul Fatiha, Andi Santri Syamsuri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Anak perempuan merupakan kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran. kondisi ini menunjukkan bahwa ruang domestik yang seharusnya menjadi tempat aman justru berpotensi menjadi sumber pelanggaran hak asasi anak. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga serta menelaah efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang datanya diperoleh tanpa melakukan observasi langsung ke lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta instrumen hukum terkait lainnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif negara telah menyediakan landasan hukum untuk melindungi anak perempuan korban KDRT, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pelaporan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pemahaman masyarakat. oleh karena itu, diperlukan penguatan peran negara, aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadlian bagi anak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.
Copyright (c) 2026 Rahma Pulungan, Hamdani Harahap, Tri Wulandari, Tri Nurazizah, Aminah, Syahrul Pardede, Anita Hayatun Nufus, Leny Aminah, Nurhotia Harahap (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kelalaian dalam Pelayanan Gawat Darurat dan Pertanggungjawaban Hukumnya dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Pelayanan gawat darurat merupakan elemen yang sangat menentukan dalam upaya penyelamatan pasien, karena pada ruang inilah keputusan medis harus diambil secara cepat dan tepat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan kewajiban fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan untuk memberikan pertolongan pertama tanpa penundaan, terutama melalui Pasal 174, Pasal 275, dan Pasal 438. Ketentuan pidana dalam Pasal 438 memberikan dasar akuntabilitas bagi setiap bentuk penolakan atau kelalaian dalam pelayanan darurat, dengan ancaman hukuman yang meningkat apabila akibat yang ditimbulkan bersifat serius. Pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pembuktian unsur kesalahan, tumpang tindih mekanisme pertanggungjawaban, serta keterbatasan sarana dan prasarana, terutama di daerah dengan fasilitas kesehatan minimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep untuk menelaah bagaimana Pasal 438 diinterpretasikan dan diterapkan. Analisis menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pidana harus mempertimbangkan realitas praktik medis, termasuk risiko klinis yang wajar dan tekanan situasional dalam kondisi gawat darurat. Keberadaan sanksi pidana perlu diseimbangkan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan rasa takut yang menghambat tindakan cepat ketika keselamatan pasien dipertaruhkan. Penelitian menegaskan pentingnya kejelasan batas kelalaian, penguatan prinsip Good Samaritan, mekanisme penyelesaian kasus bertingkat, serta peningkatan kapasitas sistem gawat darurat untuk memastikan Pasal 438 berfungsi secara adil dan efektif.
Copyright (c) 2026 Aisyah Kurnia Ramadhani, Darania Anisa, Ayesha Noureen, Zakha Sabda Legowo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Instrumen Pemberantasan Korupsi
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Tindak pidana ini tidak hanya merusak ekonomi negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik, mengganggu stabilitas politik, dan melemahkan struktur sosial. Salah satu aspek krusial dalam upaya memberantas korupsi adalah pemulihan aset negara akibat tindak pidana. Hal ini menjadi penting karena tanpa mekanisme yang efektif, para koruptor masih berpotensi menikmati hasil kejahatan mereka meskipun telah divonis bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengadopsi metode Perampasan Aset tanpa Pemidanaan dan pendekatan in rem sebagai sarana strategis dalam upaya memberantas korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menganalisis peraturan nasional, peraturan internasional (UNCAC), dan praktik Perampasan Aset tanpa Pemidanaan di negara lain seperti Swiss dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset dengan pendekatan Perampasan Aset tanpa Pemidanaan menawarkan solusi efektif dalam pemulihan aset negara, mengatasi keterbatasan mekanisme konvensional, dan menutup celah bagi pelaku korupsi untuk menikmati hasil kejahatan mereka. Secara keseluruhan, pengesahan RUU ini merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum nasional, meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, dan memastikan pemulihan aset negara yang optimal.
Copyright (c) 2026 Andi Nabila Azzahra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Aktivisme Sosial dan Politik Generasi Z dalam Perspektif Masyarakat: Antara Kepedulian Substantif dan Fenomena Trend Sosial
Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap aktivisme sosial dan politik yang dilakukan oleh Generasi Z di era digital, dengan fokus pada pertanyaan apakah keterlibatan mereka merupakan bentuk kepedulian nyata atau sekadar mengikuti tren. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan dukungan analisis reflektif-kritis, penelitian ini melibatkan 198 responden dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, dan pendidikan melalui kuesioner daring. Data menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (81%) memandang aktivisme Gen Z sebagai kombinasi antara kepedulian tulus dan dorongan mengikuti tren, sementara 40% responden meyakini bahwa aktivisme tersebut dilandasi kepedulian nyata. Tingkat dukungan terhadap keterlibatan Gen Z dalam pengambilan keputusan politik sangat tinggi, dengan 87,9% responden menyatakan mendukung atau sangat mendukung partisipasi mereka. Sebanyak 90,9% responden percaya bahwa Gen Z berpotensi menjadi agen perubahan sosial-politik. Meski mayoritas masyarakat (85,8%) tidak merasa terganggu oleh aktivisme digital Gen Z, masih terdapat kekhawatiran terhadap efektivitas dan kedalaman substansi gerakan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme Gen Z bukanlah fenomena tunggal yang dapat dikategorikan secara kaku, melainkan bagian dari pergeseran paradigma sosial-politik yang kompleks dan dinamis. Gen Z berpotensi menjadi "pengubah" yang membawa nilai-nilai baru ke ruang publik, namun memerlukan dukungan sistem yang memungkinkan mereka bertumbuh secara ideologis, strategis, dan struktural untuk mencapai transformasi sosial yang substantif.
Copyright (c) 2026 Annida Auliya, Afifah, Syifa Rohima, Alya Julviana, Rizqia Aufa Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tradisi Pernikahan Semanda pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin (Kajian Hukum Adat)
Tradisi pernikahan Semanda merupakan salah satu sistem perkawinan khas masyarakat adat Lampung Saibatin yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Dalam tradisi ini, suami mengikuti garis kekerabatan istri dan menetap di lingkungan keluarga pihak perempuan. Sistem ini mencerminkan struktur sosial masyarakat Saibatin yang bersifat matrilokal serta mengandung makna tanggung jawab, kesetiaan, dan penghormatan terhadap peran perempuan. Namun, perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi menyebabkan tradisi Semanda mulai mengalami pergeseran makna dan pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan makna, proses pelaksanaan, serta relevansi tradisi Semanda dalam konteks masyarakat Lampung Saibatin masa kini. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai literatur akademik dan kajian budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tradisi Semanda mulai jarang dilakukan, nilai-nilai kekerabatan dan keharmonisan keluarga yang terkandung di dalamnya tetap menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Saibatin.
Copyright (c) 2025 Rayhan Saputra, Zainudin Hasan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tinjauan Empirik tentang Hukum Tanah Adat di Lampung
Artikel ini membahas perspektif hukum adat tanah dalam masyarakat Lampung melalui hasil wawancara dengan seorang tokoh adat. Hukum adat tanah di Lampung memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat adat. Tanah dipandang bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga warisan leluhur yang sarat dengan nilai sosial, budaya, dan spiritual. Wawancara ini mengungkap prinsip-prinsip dasar hukum adat Lampung terkait kepemilikan, pewarisan, penyelesaian sengketa, serta hubungan antara hukum adat dan hukum negara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Lampung, kepemilikan tanah didasarkan pada garis keturunan dan pengakuan sosial komunitas adat. Tanah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena dianggap memiliki ikatan sakral dengan leluhur dan keturunan. Pewarisan tanah umumnya dilakukan secara turun-temurun dengan mempertimbangkan keseimbangan dan keadilan antar anggota keluarga. Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh penyimbang (tokoh adat), dengan mengedepankan prinsip harmoni dan perdamaian. Selain itu, masyarakat adat Lampung juga berupaya menyesuaikan praktik hukum adat mereka dengan ketentuan hukum nasional, terutama dalam konteks sertifikasi tanah dan pengakuan hak ulayat, agar nilai-nilai adat tetap lestari namun selaras dengan sistem hukum negara.
Copyright (c) 2025 Farris Lingga Utama, Zainudin Hasan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Realitas Sosial dalam Kasus Pemecatan Massal Pekerja PT Danbi Internasional Garut: Analisis Sosiologi Hukum
Penelitian ini membahas kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Danbi Internasional Garut pada awal tahun 2025. Secara normatif, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara hukum tertulis (law in the books) dan praktik nyata (law in action). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan perspektif sosiologi hukum, penelitian ini menelaah disfungsi hukum dalam melindungi hak pekerja serta faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, minimnya komunikasi antara perusahaan dan pekerja, serta ketimpangan modal sosial dan ekonomi antara aktor dalam arena industri menjadi penyebab utama terjadinya ketidakselarasan antara norma hukum dan realitas sosial. Kasus ini menggambarkan kegagalan hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan demikian, diperlukan peran aktif pemerintah dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta memastikan keadilan sosial bagi pekerja terdampak.
Copyright (c) 2025 Amunizal Amien, Aditya Setiawan, Sri Damayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Fenomena Sosial Main Hakim Sendiri Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Tewasnya Pencuri Ayam Akibat Pengeroyokan di Subang)
Fenomena main hakim sendiri merupakan bentuk tindakan sosial yang muncul akibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar permasalahan perilaku main hakim sendiri dalam perspektif sosiologi hukum melalui studi kasus kematian seorang pencuri ayam di Desa Rancamanggung, Subang, Jawa Barat pada April 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri disebabkan oleh beberapa faktor utama antara lain: (1) lemahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, (2) ketidakadilan sosial yang berkelanjutan, dan (3) kesenjangan antara norma hukum formal dengan norma sosial lokal. Kasus Subang mencerminkan kondisi anomie, yaitu kehilangan relevansi nilai-nilai norma hukum dalam struktur masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi fenomena ini diperlukan penegakan hukum yang adil, konsisten, dan responsif terhadap kebutuhan lokal, serta penerapan restorative justice yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan komunal tradisional dengan prinsip hak asasi manusia modern.
Copyright (c) 2025 Abdullah Sulthon Assidiq, Azi Supala, Sri Damayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Vigilantisme dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Kasus Penganiayaan Lansia di Boyolali
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena vigilantisme sebagai respons sosial terhadap lemahnya legitimasi hukum dan ketidakmampuan sistem peradilan formal dalam memberikan rasa keadilan, dengan menganalisis pada kasus kekerasan terhadap lansia di Boyolali. Penelitian ini didasarkan pada metode pendekatan kualitatif berbasis sosiologi hukum. Analisis didasarkan pada teori living law Eugen Ehrlich, teori penandaan (labelling theory) Howard Becker, dan konsep keadilan sosial John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan vigilantisme dipicu karena hukum formal belum menjangkau kebutuhan moral masyarakat, sementara struktur sosial yang hierarkis dan pelabelan negatif terhadap kelompok rentan memperkuat ketimpangan keadilan. Fenomena ini menunjukkan krisis legitimasi hukum dan tidak ada keadilan substansial bagi kelompok rentan. Penelitian ini menekankan peran pendidikan publik dan media dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong reformasi sosial yang humanis. Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap hukum dan mewujudkan keadilan yang substantif, negara, media, dan masyarakat harus bekerja sama.
Copyright (c) 2025 Aqna Aqila Fauzia Fahriri, Aurelia Putri Ramadhina, Sri Damayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Keadilan Distributif dan Ketimpangan Sosial dalam Kebijakan Kenaikan Tunjangan DPR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum dan keadilan sosial. Kebijakan tersebut mencerminkan relasi kompleks antara hukum, kekuasaan, dan nilai moralitas publik. Dalam kerangka teori legitimasi kekuasaan Max Weber, hukum dipandang sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mempertahankan otoritas kelompok berkuasa melalui rasionalitas legal-formal. Sementara itu, berdasarkan teori keadilan distributif John Rawls, kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok masyarakat yang paling lemah. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data yang bersumber dari dokumen hukum, publikasi ilmiah, data statistik resmi, dan laporan media daring. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan DPR menimbulkan ketimpangan keadilan sosial karena lebih menguntungkan elite politik dibandingkan masyarakat umum. Selain itu, kebijakan tersebut memperlemah legitimasi hukum di mata publik dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan paradigma kebijakan hukum yang lebih berpihak pada keadilan sosial dan nilai-nilai moral publik sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.
Copyright (c) 2025 Ailsa Nur Marslathifah, Asri Sukma Noer Rahayu, Sri Damayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dampak Perbedaan Budaya terhadap Kesejahteraan Psikologis Warga Indonesia di Thailand: Studi Fenomenologis
Penelitian ini membahas perbedaan budaya Thailand dan Indonesia serta implikasi psikologis yang dihadapi oleh warga Indonesia yang tinggal di Thailand. Melalui pendekatan kualitatif dan fenomenologis, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman individu dalam beradaptasi dengan norma sosial, nilai, dan bahasa yang berbeda, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan perasaan terasing. Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa kesulitan dalam memahami nuansa komunikasi dan perbedaan budaya lainnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan dukungan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan mental warga Indonesia di lingkungan baru mereka.
Copyright (c) 2025 Andi Sri Rahayu, Ratna Wulandari, Pertiwi Nurani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Islamic Appraisal of Women’s Participation in Handwork Business for Economic Development in Doma LGA, Nasarawa State.
This study examines the Islamic perspective on women’s participation in handwork business as a means of promoting economic development in Doma, Nasarawa state. Using mixed-method approach, the study investigates the Islamic principles and values that influence women’s involvement in handwork business, and explores the economic benefits of women’s participation in this sector. The study findings have implications for policy makers, entrepreneurs and Islamic leaders seeking to promote economic development and women’s empowerment in Doma, Nasarawa state. The findings of this study reveal that Islamic teachings support women’s participation in economic activities; including handwork business can make a significant contribution to economic development of Doma. And recommends that policy makers and stakeholders take steps to promote and support women’s involvement in this sector. The study also identifies the challenges faced by women in handwork business and provides recommendations for promoting their participation.
Copyright (c) 2025 Salamatu Ibraheem Atukpa, Ishaka Bala Ishaka, Bako Sa'ad Adamu (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Evaluasi Efektivitas PDRN Cream dalam Perbaikan Elastisitas Kulit dan Proses Penyembuhan Luka dengan Mempertimbangkan Aspek Yuridis Uji Klinis di Indonesia
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas krim Polydeoxyribonucleotide (PDRN) dalam meningkatkan elastisitas kulit dan mempercepat proses penyembuhan luka, dengan mempertimbangkan aspek yuridis uji klinis di Indonesia. PDRN, senyawa bioaktif yang dikenal merangsang regenerasi jaringan, diuji melalui uji klinis terkontrol pada subjek dengan kondisi kulit yang membutuhkan perbaikan elastisitas atau penyembuhan luka. Penelitian menggunakan desain eksperimental acak dengan kelompok kontrol plasebo, melibatkan 100 partisipan selama 12 minggu. Parameter yang diukur meliputi elastisitas kulit (diukur dengan cutometer), tingkat penyembuhan luka (skala klinis), dan efek samping. Hasil menunjukkan bahwa krim PDRN secara signifikan meningkatkan elastisitas kulit sebesar 25% (p<0,05) dan mempercepat penyembuhan luka hingga 30% dibandingkan kelompok plasebo. Dari aspek yuridis, uji klinis mematuhi regulasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta pedoman etik Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Tidak ada pelanggaran hukum atau etika yang ditemukan selama proses uji klinis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa krim PDRN efektif dan aman untuk perbaikan kulit, dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi di Indonesia, memberikan landasan kuat untuk aplikasi klinis lebih lanjut.
Copyright (c) 2025 Nove Lestari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dinamika Perkawinan Virtual di Era Digital Serta Implikasinya terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum
Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas dan keabsahan perkawinan virtual dalam perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya dan menganalisis yang memberlakukan hukum dari pelaksanaan perkawinan virtual terhadap memberikan hak dan kewajiban suami istri, serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam konteks ini. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis untuk mengkaji hukum perkawinan virtual, menganalisis regulasi, dan mencari solusi keadilannya. Hasil penelitian Perkawinan virtual menimbulkan tantangan hukum terkait validitas dan keabsahannya dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 1 Tahun 2019, kehadiran fisik, pencatatan resmi, dan pemenuhan syarat agama menjadi kunci keabsahan perkawinan. Perkawinan virtual sulit memenuhi syarat-syarat ini, terutama dalam hal kehadiran fisik dan pencatatan. Meski teknologi memungkinkan komunikasi real-time, kehadiran virtual belum sepenuhnya diakui menggantikan kehadiran fisik. Tanpa pencatatan resmi, perkawinan tidak diakui secara hukum, berisiko merugikan hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak. Perlindungan hukum memerlukan regulasi komprehensif, termasuk verifikasi identitas digital dan mekanisme pencatatan adaptif. Reformasi hukum harus dilakukan hati-hati untuk memastikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.
Copyright (c) 2025 Faisal Afda'u, Husnia Hilmi Wahyuni, Ridho Sa'dillah Ahmad (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah: Relevansi Konsep Imamah dan Demokrasi Modern
Kepemimpinan dalam Islam, khususnya melalui konsep imamah dalam siyasah syar’iyyah, telah menjadi tema sentral dalam diskursus politik sejak era klasik. Di tengah dominasi sistem demokrasi dalam tatanan politik modern, muncul pertanyaan tentang relevansi nilai-nilai kepemimpinan Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik temu antara konsep imamah dan sistem demokrasi modern, serta menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Islam masih dapat diterapkan dalam konteks demokrasi. Kajian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik seperti karya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyyah, serta pemikiran kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Rasyid Ghannouchi. Analisis dilakukan dengan pendekatan hermeneutik dan content analysis untuk menafsirkan makna kepemimpinan yang adil, amanah, dan maslahat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam sumber kedaulatan dan struktur pemerintahan, terdapat prinsip-prinsip universal yang mempertemukan imamah dan demokrasi, seperti musyawarah (syura), keadilan, akuntabilitas, serta tujuan kemaslahatan umum. Temuan ini menegaskan bahwa konsep imamah tetap relevan sebagai landasan etika politik dalam sistem demokrasi modern, selama nilai-nilai syariah dijadikan rujukan normatif dalam pengambilan kebijakan publik.
Copyright (c) 2025 Nurul Yuliana, Nazwa Rahmadani, Meyvina Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kritik Terhadap Praktik Nepotisme Politik Perspektif Fiqih Siyasah
Penelitian ini membahas isu nepotisme politik dalam perspektif fiqh siyasah (fikih ketatanegaraan Islam), dengan mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer. Nepotisme politik yakni pengangkatan kerabat dalam jabatan publik atas dasar hubungan keluarga, bukan kelayakan merupakan ancaman serius bagi keadilan, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan kualitatif normatif dengan studi pustaka, penelitian ini menelaah sumber hukum Islam primer serta literatur otoritatif fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nepotisme bertentangan secara fundamental dengan prinsip- prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dalam Islam. Para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah hingga Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili secara konsisten mengecam nepotisme sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak etis. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pemerintahan berbasis meritokrasi, penguatan mekanisme syura, serta perlindungan institusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga. Prinsip-prinsip ini bertujuan memulihkan akuntabilitas dan integritas kepemimpinan sesuai dengan etika politik Islam.
Copyright (c) 2025 Dhini Santika, Radha Selvila, Zahra Khairunnisa, Nur Rahmah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Legislasi Syariah dalam Sistem Hukum Nasional
Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan legislasi berbasis syariah dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Fokus utama kajian terletak pada bagaimana kontribusi fiqih siyasah dapat memperkuat proses perumusan peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks hukum tata negara. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan metode analisis komparatif terhadap sejumlah regulasi yang berlaku saat ini. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan legislasi syariah memberikan peran penting dalam membangun sistem hukum nasional yang tidak hanya responsif terhadap nilai-nilai religius, tetapi juga sejalan dengan asas-asas kenegaraan. Kesimpulan menekankan bahwa integrasi nilai-nilai syariah ke dalam legislasi nasional perlu menjadi perhatian serius para pembuat kebijakan sebagai upaya menciptakan tatanan hukum yang adil, harmonis, dan relevan terhadap dinamika sosial masyarakat modern.
Copyright (c) 2025 Uswatun Aulia, Regi Apriyanda, Viola Florenchia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Fiqih Siyasah di Kalangan Generasi Z
Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip penyelenggaraan kekuasaan dan tata kelola pemerintahan dalam perspektif Islam, meliputi konsep kepemimpinan, keadilan, dan musyawarah (syura). Dalam konteks Generasi Z yang hidup di era digital, pemahaman terhadap fiqh siyasah berpotensi dipengaruhi oleh faktor pendidikan agama dan kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kedua faktor tersebut terhadap pemahaman fiqh siyasah pada Generasi Z, berlandaskan teori pendidikan Islam (Mulyasa, 2017; Ramadhan, 2020) dan teori kesadaran hukum (Soekanto, 2006). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 mahasiswa perguruan tinggi Islam berusia 17–27 tahun, yang dipilih secara purposive sampling. Data dianalisis menggunakan koefisien determinasi (R²) dan standardized coefficients (beta) untuk melihat kekuatan dan dominasi pengaruh variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama dan kesadaran hukum berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman fiqh siyasah, dengan pengaruh pendidikan agama lebih dominan. Temuan ini mengindikasikan perlunya strategi pembelajaran yang integratif dan kontekstual, baik melalui pendidikan formal maupun media digital, untuk memperkuat literasi politik Islam di kalangan Generasi Z.
Copyright (c) 2025 Muhammad Taufik Afiandi, Reja Pujana, Enjli Pronita (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Penerapan Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kepemimpinan Modern: Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer
Kepemimpinan memegang peranan sentral dalam menentukan arah, keadilan, dan keberlangsungan suatu masyarakat dan negara. Dalam Islam, kepemimpinan (al-imamah) bukan sekadar isu politik, melainkan amanah moral dan spiritual. Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip dasar fiqh siyasah sebagaimana dirumuskan oleh ulama klasik seperti Al- Mawardi dan Ibn Taymiyyah, serta reinterpretasinya oleh pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Taha Jabir al-Alwani. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka, penelitian ini mengevaluasi relevansi dan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem kepemimpinan modern, khususnya dalam konteks pemerintahan demokratis. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai inti seperti syura (musyawarah), ‘adalah (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemaslahatan umum) tetap relevan untuk menjawab krisis kepemimpinan kontemporer. Namun demikian, penerapan fiqh siyasah menghadapi tantangan serius, seperti sekularisasi politik, krisis etika kepemimpinan, formalisasi simbolik syariah, dan rendahnya literasi umat terhadap fikih politik. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya revitalisasi fiqh siyasah sebagai kerangka etis untuk membangun kepemimpinan yang adil, akuntabel, dan bermoral dalam dunia Muslim modern.
Copyright (c) 2025 Saipul Umami, Iksir Alkholy Rizman, Riki Andika Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin
Keberadaan pemimpin sebagai kebutuhan yang bersifat fundamental dalam menjaga stabilitas umat dan menegakkan syariat perlu mendapatkan perhatian untuk keberlangsungan sebuah sistem manajemen. Selain itu ketaatan terhadap pemimpin yang dibatasi oleh kepatuhan pada hukum Allah dan prinsip keadilan juga perlu dikemukan agar diperoleh pemimpin yang amanah. Artikel ini membahas konsep kepemimpinan dalam perspektif siyāsah Islam dengan menelaah berbagai istilah kepemimpinan seperti khalīfah, ūlī al-amr, imām, sulṭān, dan malik yang menggambarkan dimensi moral, spiritual, dan politis dari peran kepala negara dalam Islam. Dalam artikel ini juga dikemukakan beberapa kriteria ideal seorang pemimpin menurut para ulama klasik dan kontemporer serta perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat plural. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat integral, menuntut keseimbangan antara kompetensi keagamaan, integritas moral, serta komitmen terhadap maṣlaḥah umat. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam bukan hanya figur administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai ilāhiyyah dan sosial.
Copyright (c) 2025 Muhammad Ilyas, Nur Rahmah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0